Karebasulawesi, Takalar – Berbagai isu strategis daerah menjadi pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Takalar yang digelar Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Kesbangpol di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (16/7/2026).
FGD dipimpin Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye bersama Wakil Bupati Hengky Yasin dan Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi dengan menghadirkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, Pengadilan Negeri, para camat, Danramil, dan Kapolsek.
Dalam forum tersebut, Polres Takalar memaparkan sejumlah potensi kerawanan yang membutuhkan perhatian lintas sektor agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Mewakili Kapolres Takalar, Kasat Intelkam menyebut persoalan konflik lahan PTPN di wilayah Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan diperkirakan kembali meningkat setelah musim panen tebu, terutama terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
Selain itu, perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Laikang juga menjadi perhatian. Menurutnya, langkah cepat Pemerintah Kabupaten Takalar dalam memberikan sosialisasi berhasil meredam berbagai kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat.
Pihak kepolisian berharap proses penyampaian informasi pembangunan terus melibatkan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Bupati Daeng Manye menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif agar berbagai isu yang berkembang tidak berubah menjadi konflik akibat informasi yang belum terverifikasi.
“Kita harus membangun koordinasi yang semakin solid agar setiap potensi persoalan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan secara bersama-sama sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan,” ujar Daeng Manye.
Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi menambahkan bahwa forum tersebut membahas tiga fokus utama, yakni penguatan koordinasi intelijen, pemetaan potensi konflik sosial, serta penyusunan strategi pencegahan konflik secara terpadu.
“Sinergi seluruh unsur Forkopimda menjadi kunci menjaga stabilitas daerah sehingga masyarakat tetap merasa aman dan pembangunan dapat berjalan sesuai harapan,” kata Muhammad Hasbi.
Sementara itu, Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin menilai FGD tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan modal utama bagi keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar.
“Keamanan adalah fondasi pembangunan. Ketika situasi daerah tetap kondusif, masyarakat merasa aman beraktivitas, investasi dapat tumbuh, dan program-program pembangunan akan berjalan lebih optimal. Karena itu, koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi harus terus diperkuat,” ujar Hengky Yasin.
